Pembayaran Tunjangan Jabatan KORPRI

Yang terhormat para wakil rakyat di MPR RI, Jakarta Kami KORPRI Dep. Hukum dan HAM sejak diberlakukannya Peraturan Men PAN Nomor 13 tahun 2003, di Dep.Hukum dan HAM telah terbentuk Sususnan Organusasi dan Tata Laksana (Orta) KORPRI yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI. Yang mana didalam Sususnan Organusasi dan Tata Laksana (Orta) tersebut terdapat: 1. Sekretaris (Es.II.b) 2. Kepala Bagian (Es.III.a) 3. Kepala Sub Bagian (Es.IV.a) Kesemuanya itu merupakan Jabatan Struktural yang sama dengan Jabatan Struktural dilingkunagn organisasi induknya. dan sama untuk mendapatkan hak-hak kepegawaiannya yakni : Tunjangan Jabatan. Sejak kami dilantik tanggal 7 januari 2009 sampai saat ini belum juga dibayarkan Tunjangan Jabatannya oleh Departemen Keuangan dalam hal ini Ditjen Anggaran (KPKN). Kami mau menanyakan Apakah Departemen Keuangan dan Ditjen Anggaran bukan PNS? Seandainya mereka merupakan PNS tentunya saling mengerti keluahan yang diderita dan dialami oleh sesama PNS yang ada dilingkungan instansi pemerintah. Kami memohon dukungan kepada para wakil rakyat yang duduk di MPR untuk memahami keluhan kami selaku rakyat dan juga selaku PNS... Atas perhatian, dukungan dan kerjasama nya kami ucapkan terima kasih Hormat kami, Pengurus KORPRI Dep.Hukum dan HAM RI
pejabat KORPRI Deprtemen Hukum dan HAM RI